Pengusaha vs Preman

Kisah nyata dari negeriku..

Seorang pengusaha tekstil dari sebuah kota di Sumatera telah beberapa tahun menyuplai barang-barang tekstil ke toko-toko di daerah Tanah Abang, Jakarta. Karena produknya begitu laris di daerah tersebut, pengusaha ini berniat melakukan ekspansi usahanya dengan membangun pabrik yang lebih dekat dengan Tanah Abang.

Ternyata rencana pengusaha ini sampai ke telinga penguasa (baca:  preman) daerah Tanah Abang dan mulailah beliau membujuk pengusaha tersebut untuk membangun pabriknya di daerahnya saja, dan sebagai timbal baliknya pengusaha itu tiap tahun akan menyetor pajak ke dia.

Namun pengusaha tersebut tahu kalau daerah Tanah Abang “kurang bersahabat” seperti:

  1. Bagaimana mau ke pabrik kalau jalannya begitu macet.
  2. Dapat dipastikan harus memberi upeti ke preman-preman daerah tersebut biar bisa dapat izin ini itu dari mereka.
  3. Belum lagi kalau ada kiriman material bangunan pasti harus memberi upeti lagi kepada preman-preman kuli bangunan, masih untung kalau cuma material bangunan, bagimana kalau mesin-mesin pabrik dan bahan-bahan tekstil tiba pasti dikenai upeti lagi dari preman-preman yang lain lagi,
  4. Begitu pabrik selesai harus setor lagi upeti ke preman-preman bagian keamanan.

“Sungguh ribet membangun pabrik di daerah Tanah Abang.. infrastruktur tidak bagus, harus mengurus izin ini itu izin iki iku, dan harus menyerahkan upeti ke sana ke sini ke situ”, kata pengusaha tersebut dalam hati.

Setelah berpikir panjang, akhirnya pengusaha tersebut memutuskan untuk membangun pabriknya di daerah lain saja yang tidak jauh dari Tanah Abang, walaupun bukan di daerah Tanah Abang langsung namun tidak ada preman-preman yang akan meminta upeti dan tidak memerlukan izin-izin yang tidak jelas dari preman-preman lainnya, dan tentunya jalanan ke pabrik lancar alias tidak macet.

Mendengar rencanan pegusaha tekstil tersebut, marahlah si penguasa daerah Tanah Abang itu dan mengancam pengusaha tersebut bila ingin memasukkan produknya ke daerah kekuasaannya, pengusaha tekstil tersebut harus membayar pajak. Bukan hanya itu saja, penguasa Tanah Abang itu baru menyadari, mengapa dari dulu tidak mengancam pengusaha-pengusaha lain juga supaya mau membangun pabrik-pabriknya di daerah kekuasannya. Padahal sebagai penguasa di daerah Tanah Abang, dia mestinya mengerti bawah telah lama ada perjanjian bahwa perdagangan di daerah kekuasannya dan sekitarnya terbebas dari pajak.

Entah mengapa, alih-alih berkaca melihat kekurangan diri sendiri dan mencari tahu penyebab para pengusaha tersebut tidak mau membangun pabriknya di daerah kekuasannya, si penguasa Tanah Abang tersebut malah marah-marah bak kambing kebakaran jenggot.

Inilah pertarungan antara RIM dan Menteri Keuangan, Anda tentu tahulah yang mana Pengusaha dan yang mana Preman.

This entry was posted in Birokrasi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s